MAKALAH FIQIH

“RIBA”

“Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Fiqih”

Dosen Pengampu:

XXXXX

Penyusun :

xxxxxxxxxx

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2014/2015

Jl. Gajayana 50, Malang 65144Telp. (0341) 551354, Faks. (0341) 57253

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kami ucapakan atas kehadirat Sang Maha Pencipta alam semesta Allah SWT, karena atas rahmat serta ridho-Nya lah sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman keislaman seperti ini. Makalah ini membahas tentang “Riba, Bank, Asuransi dan Jinayat”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Bpk. Dr. H. Muhammad Asrori,M.Ag, selaku dosen pengampu,
Pihak lain yang turut serta dalam pembentukan makalah ini.

Penulisan makalah ini telah di usahakan dengan semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan kemampuan yang kami miliki tentu makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Kami mengharap kritik serta saran dari para pambaca maupun pihak lain demi kesempurnaan pembuatan makalah berikutnya.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuankita,serta usaha kita semua mendapat ridho-Nya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Malang, Oktober 2014

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan umat Islam bahwa salah satu dari persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat sekarang di bidang ekonomi ialah bunga uang dan riba. Bunga tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi yang berlandaskan pada kekuatan modal. Pinjam-meminjam modal (uang) dengan bunga merupakan suatu ciri khas kehidupan ekonomi sekarang.

Modal untuk berusaha di bidang ekonomi, berapapun jumlahnya mudah diperoleh apabila ada kesediaan membayar bunga. Tetapi sebaliknya kalau tidak mau membayar bunga, mustahil dapat diperoleh modal yang dibutuhkan. Sebab orang tidak mau meminjamkan uang dengan cuma-cuma dengan tidak memperoleh sesuatu, padahal uang sangat dibutuhkan bagi kepentingan hidupnya dan keluarganya. Dapat difahami bahwa meminjamkan modal (uang) lembaga simpan pinjam memakan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai jinayah. Yang mana latar belakang dari pembahsan tersebut adalah kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Kehendak untuk berbuat jahat inheren dalam kehidupan manusia. Disisi lain manusia ingin tentram, tertib, damai, dan berkeadilan. Artinya, tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Untuk itu, semua muslim wajib mempertimbangkan dengan akal sehat setiap langkah dan perilakunya, sehingga mampu memisahkan antara perilaku yang dibenarkan,( halal ) dengan perbuatan yang disalahkan ( haram ). Di dalam ajaran islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan di dalam fiqih Jinayah.

Dalam makalah ini diajukan beberapa hal yang menyangkut pelanggaran dan sangsi sesuai dengan perbuatannya itu. Maka dari itu didalam makalah ini akan dibahas mengenai Qishash, Hudud, Ta’zir “Hukuman-hukuman”. Setelah mengetahu berbagi macam hukuman yang diakibatkan atas pelanggaran seseorang maka diharapkan akan muncul suatu hikmah dan tujuan kenapa hukuman itu ada dan dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa hukum riba, bank, dan asuransi?

2. Bagaimana ketentuan islam tentang riba, bank, dan asuransi?

3. Apa hukum pembunuhan dan hikmahnya?

4. Bagaimana ketentuan islam tentang qishashdan hikmahnya?

5. Bagaimana hukum islam tentang diyat dan kaffarat beserta hikmahnya?

C. Tujuan

1. Memahami hukum riba, bank, dan asuransi.

2. Memahami ketentuan islam tentang riba, bank, dan asuransi.

3. Memahami hukum pembunuhan dan hikmahnya.

4. Memahami ketentuan islam tentang qishashdan hikmahnya.

5. Memahami hukum iislam tentang diyat dan kaffarat beserta hikmahnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Riba

1. Hukum Riba

Asal makna Riba menurut bahasa Arab yakni lebih (bertambah), adapun menurut istilah syara’ ialah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’ atau terlambat menerimanya.

Menurut etimologi, riba berarti (tambahan), seperti arti kata riba pada ayat:

“Kemudian apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah.” (QS. Al-Hajj : 5)

Menurut terminology ulama Fiqih mendifinisikannya berikut ini:

a. Ulama Hanabilah

الزِّيَادَةُ فِى اَشْيَاءَ مَخْصُوْصٍ

“Pertambahan sesuatu yang dikhususkan”

b. Ulama Hanafiyah

فَصْلُ مَالٍ بِلاَ عَوْضٍ فِى مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ

“Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.”[1]

2. Dalil Keharaman Riba

Riba diharamkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’:

a. Al-Qur’an

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS. Al-Baqarah: 275)

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.”(QS. Al-Baqarah: 278-279)

b. As-Sunnah

حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ. قَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّاللَّهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدْفُ المُخْصَنَاتِ الْمُئْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. (رواه البخارى)

“Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ‘Tinggalkanlah tujuh dosa yag dapat membinasakan.’ Sahabat bertanya, ‘apakah itu, ya Rasulullah?’ jawab Nabi, (1) Syirik (mempersekutukan Allah); (2) Berbuat sihir (tenung); (3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak; (4) Makan harta riba; (5) Makan harta anak yatim; (6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang; dan (7) Menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengn tuduhan zina.” (HR. Bukhari)

رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ر.ع. قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلعم. آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. (رواه أبو داود وغيره)

“Diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud r.a. bahwa Rasulullah SAW, telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya.” (HR. Abu Dawud, dll)

c. Ijma’

Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.[2]

Dengan beberapa ayat yang terdapat di atas, sudah sangat jelas bahwa riba sangat dilarang dalam agama Islam, tetapi kita belum mengetahui apakah semua riba tersebut (4 macam) di atas termasuk dalam arti ayat dan hadis itu.Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah ada beberapa pendapat dari para ulama, jelas bahwa disini riba nasi’ah terang dilarang karena ayat tersebut diturunkan karenanya, (kejadian di masa Jahiliyah). Jadi, dengan kata lain sebab turunnya ayat di atas ialah karena adanya riba nasi’ah. Menurut Ibnu Qaiyim dalam kitab ‘Ilamil-Muaqi’in: riba nasi’ah yaitu yang dilakukan oleh orang jahili pada masa jahiliyah, mereka mentakhirkan akan utang dari waktunya yang semestinya, dengan menambah bayaran, nanti apabila terlambat lagi ditambah pula terus menerus tiap-tiap keterlambatan wajib ditambah lagi, sampai utang yang awalnya seratus rupiah akhirnya menjadi beribu-ribu. Jika dengan gadai barang yang tergadai tetap tergadai.

Biasanya tidak ada yang mau melakukannya kecuali orang yang sangat hajat walaupun dia tahu dan yakin akan akibat yang akan menimpanya, tetapi karena hajat terpaksa dipikulnya juga meskipun akan meruntuh bahunya. Apabila yang berutang memandang yang mempiutangnya tidak akan menda’wa, menagih maupun tidak, bila diberinya bunganya, tentu akan diberinya walaupun tambahan yang diberikannya itu didapatnya dari pinjaman pula kepada yang lain, atau dengan menjual hartanya yang ada. Terus menerus keadaannya demikian hingga habis hartanya dan tetap mendapat tagihan terus-menerus hingga berakhir masuk penjara atau barangnya yang tergadai menjadi korban. Jadi, riba nasi;ah diharamkan karena nyata kemelaratan yang sangat besar, dan riba yang lain karena menutup pintu kecelakaan.[3]

3. Macam-macam Riba

Menurut ulama Syafi’iyah riba dibagi menjadi tiga jenis:

a. Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual 1kg kentang dengan 1,5kg kentang.

b. Riba Yad

Jual beli dengan mengakhiri penyerahan, yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelumnya timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya’ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.Menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk riba Nasi’ah, yakni menambah yang tampak dari utang.

c. Riba Nasi’ah

Riba nasi’ah yaitu jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.Menurut ulama Syafi’iyah, riba yad dan riba nasi’ah sama-sama terjadi pada penukaran barang yang tidak sejenis.Perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba nasi’ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar.Al-Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba qurdi (mensyaratkan adanya manfaat).Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada riba fadhl.[4]

Menurut pendapat sebagian ulama, riba ada empat bagian, yaitu:

a. Riba Fadhl (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama timbangannya atau jumlahnya)

b. Riba Qardhi (meminjamkan dengan syarat ada keuntungan bagi yang mempiutangi)

c. Riba Yad (bercerai dari tempat aqad sebelum timbang terima)

d. Riba Nasa’ (penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang)

Sebagian ulama membagi riba itu atas tiga bagian saja, yaitu: riba fadhl, riba yad dan riba nasa’, riba qardhi termasuk riba nasa’. Barang-barang yang berlaku riba padanya emas, perak dan makanan yang mengenyangi, atau yang berguna untuk yang mengenyangi seperti garam. Jual beli barang tersebut, jika sama jenisnya seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum disyaratkan tiga syarat: tunai, timbang terima, sama timbangan atau sukatanya. Jika berlainan jenisnya, satu ilat ribanya seperi emas dengan perak, boleh tidak sama timbangannya atau sukatanya, tetapi mesti tunai atau timbang terima. Jika berlainan jenis dan ilat ribanya seperti perak dengan beras boleh dijual bagaimana saja seperti barang-barang yang lain, berate tidak disyaratkan suatu syarat dari yang tiga itu.[5]

4. Pendapat Ulama tentang Illat Riba

Ulama sepakat menetapkan riba fadhl pada tujuh barang, seperti terdapat pada nash, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan.

Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat:

a. Zhahiriyyah hanya mengharamkan ketujuh benda tersebut.

b. Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah, riba fadhl terjadi pada setiap jual beli barang sejenis dan hanya ditimbang.

c. Imam Syafi’i dan sebagian pendapat Imam Ahmad berpendapat bahwa riba fadhl dikhususkan pada emas dan perak dan makanan meskipun tidak ditimbang.

d. Sa’id Ibn Musayyab dan sebagian riwayat Ahmad mengkhususkannya pada makanan jika ditimbang.

e. Imam Malik mengkhususkannya pada makanan pokok.[6]

B. Bank

1. Produk Bank Konvensional

Kegiatan usaha bank dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat maupun dalam penyaluran dana dilakukan melalui produksi jasa keuangan. Hal ini karena produksi jasa keuangan dan bank dapat mempengaruhi peredaran uang di masyarakat, serta berpengaruh terhadap perekonomian.Oleh karena itu, produksi jasa keuangan bank diatur oleh peraturan yang sifatnya mengikat dalam kegiatan operasional bank, sehingga dapat memberikan keamanan bagi masyarakat dalam menyimpan dananya maupun bagi stabilitas ekonomi nasional.

Di antara produk-produk bank, antara lain berikut ini:

a. Simpanan

Menurut UU RI No.7 tahun 1992 tentang perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jika melihat definisi tersebut, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk giro. Dengan demikian, penghimpunan dana hanyalah dalam bentuk tabugan dan deposito.

b. Giro

Pengertian giro menurut UU Perbankan RI No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

c. Cek

Cek adalah perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu.Dari definisi tersebut, ada tiga pihak yang memperoleh manfaat cek, yaitu nasabah, pihak bank, dan pemegang cek.

d. Tabungan

Berdasarkan UU RI No.7 tahun 1992, Bab 1, Pasal 1, butir 10, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dari definisi tersebut terdapat perbedaan antara tabungan dengan taska (tabungan asuransi berjangka) yang merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.Pada jenis tabungan ini, terdapat ketentuan bahwa nasabah menabung dalam batas waktu tertentu dan besarnya tabungan setiap periode telah ditetukan batas minimalnya. Ketentuan lain, walaupun angsuran belum terpenuhi seluruhnya, nilai tabungan dapat dibayar sepenuhnya kepada penabung apabila penabung meninggal dunia.

e. Deposito

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank yang bersangkutan.

Dengan demikian, deposito merupakan surat berharga, yakni surat pengaduan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivative dari surat berharga atau kepentigan lain atau suatu kewajiban darai penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

f. Inkaso dan Kliring

Inakso adalah perhitungan utang piutang antar bank di satu kota dengan kota lainnya, baik bank tersebut merupakan cabang yang sama maupun bank yang berlainan dengan menggunakan cek atau bilyet giro, yang berita inkasonya disampaikan melalui surat, kawat telepon, ataupun teleks. Dengan kata lain inkaso adalah rangkaian suatu kegiatan bank dalam kegiatan transfer uang ke suatu bank lain dalam suatu kota.

Kliring adalah tata cara perhitungan piutang dalam bentuk surat dagang dan surat berharga yang terdiri atas cek, bilyet giro, bukti penerimaan transfer dari luar kota, kredit, wesel dan surat-surat lainnya.

g. Garansi bank

Secara umum istilah garansi bank adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada satu pihak, baik perseorangan, perusahaan, badan-badan, atau lembaga-lembaga tempat bank menyatakan akan memenuhi kewajiban dari pihak yang tidak memenuhi (membayar) kawajiban kepada pihak lainnya. Jadi, bank akan memberikan jaminan pelayanan kepada nasabahnya jika terjadi manifestasi dengan mitra usaha nasabah bank.

h. Wesel Bank

Wesel bank adalah surat yang ditarik oleh suatu bank atas bank lainnya.

i. Aksep Bank (Accepted bank)

Aksep bank adalah wesel yang diakseptasi oleh bank. Akseptasi adalah pernyataan kesanggupan pembayar/tertarik untuk membayar sejumlah uang yang ditulis di atas surat wesel serta menandatanganinya.

j. Endosemen

Endosemen, berasal dari kata endos yang artinya di belakang maka endosemen berarti harus di buat di bagian belakang dari surat wesel bersangkutan.

Pihak yang terjamin harus memberikan jaminan lawan (counter garansi) yang dapat berbentuk material dan immaterial.Pemberian garansi suatu bank dapat menimbulkan kewajiban bank untuk membayar sehingga mempengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas suatu bank.Dengan demikian, dalam pemberian garansi bank, dikenakan ketentuan tentang batas maksimal pemberian kredit dan kewajiban pemenuhan modal minimal.

Besarnya nilai tunai yang diberikan oleh nasabah bank adalah 100% dari nilai garansi yang dierikan.Untuk penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian garansi tidak melebihi 20% dari modal.

Suatu bank dilarang memberikan garansi bank pada pasar modal sebagai penjamin emisi yang bersangkutan.

k. Transaksi-transfer

Pengertian transfer adalah salah satu jasa atau tugas perbankan untuk membantu masyarakat dalam mengirim uang dari satu tempat ke tempat yang lain.[7]

2. Berbagai Pendapat tentang Bank Konvensional

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional, yang memakai system bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya.Misalnya ibadah haji yang ada di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank.Tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini. Para ulama dan cendekiawan muslim masih tetap berbeda pendapat tentang hokum bermuamalah dengan bank konvensional dan hukum bunga bank.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa’, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Syiria bahwa system perbankan yang kita terima sekarang ini merupakan realitas yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara.Hal ini karena, umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar untuk menyelamatkan umat Islam dari cengkeraman bank bunga (conventional bank).

Menurut penulis, perbedaan pendapat mereka tentang bank konvensional berkaitan erat dengan kedudukan bunga di bank, apakah termasuk riba atu tidak. Hal ini sebagai akibat perbedaan mereka tentang takhrij al-hukmi (pengeluaran dan penggalian hukum) tentag riba setelah mereka sepakat bahwa riba itu haram.

Pendapat ulama tentang riba secara garis besarnya terdiri atas dua golongan, yaitu:

a. Pendapat yang menegaskan bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya. Pendapat ini dikemukakan oleh DR. Muhammad Darraz, seorang ahli hukum dari Saudi Arabia. Ia mengatakan, baik secara moral maupun sosiologis, riba itu sangat merusak. Persoalan riba sejarang bukanlah persoalan sebab, illat atau prinsip-prinsip dasar tetang riba, melainkan persoalan bagaimana menerapkan konsep riba itu. Namun ia mengatakan bahwa keharaman riba itu merupakan sadd adz-dzari’ah.

Menurut penulis, bila keharaman riba dinyatakan sebagai sadd adz-dzari’ah, berarti dalam hal-hal tertentu dibolehkan. Hal itu didasarkan pada suatu kaidah fiqih:

“Sesuatu yang diharamkan karena sad adz-dzari’ah dihalalkan karena ada maslahat yang lebih kuat.”

b. Pendapat kedua, yang menegaskan keharaman riba, seperti yang disebut dala al-Qur’an, berkaitan dengan kondisi ekonomi (kondisi social). Oleh karena itu, hukum riba sudah berubah karena kondisi ekonomi sekarang jauh berbeda dengan kondisi masa lalu. Pendapat ini dikemukakan oleh DR. Ma;ruf Dawalibi, seorang ahli hukum dari Mesir. Ia membedakan antara riba produktif dengan riba konsumtif. Riba produktif diharamkan, sedangkan riba konsumtif tidak. Menurut penulis, pada prakteknya sulit sekali membedakan antara riba produktif dan riba konsumtif.

3. Tujuan Fiqih Muamalah

Pembahasan produk bank kovensional, menurut tujuan fiqih muamalah, berkaitan dengan sejumlah bentuk muamalah dan terpulang pada kedudukan bunga yang dianut oleh bank itu sendiri dan bentuk produknya.

a. Kedudukan bunga bank

Yang berkaitan dengan bunga bank, seperti telah dijelaskan di atas, di sini akan dikemukakan sebab atau illat hukum diharamkannya riba. Menurut penulis, diharamkannya riba karena dua hal:

1) Adanya kezaliman, yaitu adanya keuntungan yang tidak sebanding. Sebenarnya kelebihan itu bukan sebab keharaman riba, melainkan karena adanya unsur kezaliman.

2) Adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya gharar, ketidakpastian, dan spekulasi yang tinggi, oleh karena itu, bunga tidak diharamkan selama tidak mengandung dua unsur di atas.

b. Bentuk produk bank konvensional

Di antara produk bank tersebut yang sangat erat kaitannya dengan fiqih muamalah adalah madharabah (join venter).Mudharabah sejak zaman jahiliyah sudah dilaksanakan, kemudian Islam dating dan membolehkannya dengan peraturan-peraturan tertentu.

Di antara persyaratan mudharabah yang terpenting yang telah ditetapkan fuqaha adalah keuntungan mudharabah merupakan hak milik bersama antara pemilik modal dan pengguna modal yang pembagiannya melalui persentase, seperti 50%, 30% dan lain-lain.Atas dasar ini, bila salah satu pihak terlebih dahulu menetapkan keuntungan tertentu tanpa penjelasan, mudharabah dinyatakan fasid, karena dinilai mengandung kezaliman.Akan tetapi, sebagian fuqaha modern berpendapat bahwa pembatasan sejumlah uang tertentu sebagai keuntungan pemilik modal tidak merusak mudharabah selama pembatasan itu disepakati kedua belah pihak. Alasannya:

1) Keuntungan dalam mudharabah yang harus bersifat relative, seperti yang telah ditetapkan para fuqaha, bukan kadar tertentu dan tidak terdapat dalilnya dalam al-Qur’an dan Sunnah. Pada intinya mudharabah itu berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

2) Bagi fuqaha yang menyatakan mudharabah itu fasid apabila tidak memenuhi syarat, menyatakan bahwa pengguna modal menjadi buruh (penjual jasa) bagi pemilik modal sehingga masih dibenarkan oleh hukum dan tidak mengandung kezaliman serta kemudharatan. Selain itu, suatu perbuatan yang maslahat dan tidak memudharatkan dapat dibenarkan sesuai dengan hadis : (tidak mudharat dan tidak memudharatkan).

Pendapat ini dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Masalah pembatasan keuntungan terlebih dahulu atau tidak adanya penentuan bukanlah masalah akidah atau ibadah yang tidak bisa berubah, melainkan masalah muamalah, dapat berubah dan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat untuk menjaga kemaslahatan manusia.

b) Syariah Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

c) Tidak dijumpainya nash syara’ yang melarang penentuan keuntungan terlebih dahulu.

d) Sesuatu yang sudah diketahui bahwa bank tidak menentukan keuntungan terlebih dahulu, kevuali setelah penelitian keadaan pasar, situasi ekonomi dan situasi muamalah lainnya.

e) Penentuan keuntungan terlebih dahulu di zaman sekarang dapat bermanfaat bagi modal dan pengguna modal.

f) Penentuan keuntungan terlebih dahulu tidak bertentangan dengan kemungkinan adanya kerugian dari investor.

g) Tidak adanya penentuan keuntungan terlebih dahulu pada masa sekarang merugikan investor dan menguntungkan pengusaha karena tidak amanah. Selain itu, bila dikaitkan dengan prinsip muamalah bahwa muamalah itu dibolehkan selama ada maslahat, seperti pernah terjadi masa sahabat ketika ada muamalah baru. Muamalah diterima jika ada maslahat atau merupakan kebutuhan manusia. Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa manusia tidak maslahat, kecuali demikian. لاَيَصْلُحُ النَّاسُ اِلاَّذَاكَ[8]

C. Asuransi

Kata asuransi tidak berasal dari bahasa Indonesia, melainkan berasal dari bahasa Belanda, assurantie, dan di dalam hukum Belanda dipakai kata verzekering. Kata ini kemudian disaring dalam bahasa Indonesia dengan kata pertanggungan. Dari peristilahan assurantie kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung, dan geassureerde bagi tertanggung (sebagian ahli hukum seperti Prof. Dr. Wirjono Projodikoro memakai kata penjamin dan terjamin).Dari istilah verzekering timbullah peristilahan verzekerear bagi penanggung dan verzekerde bagi tertanggung.Dalam bahasa Arab asuransi menggunakan kata ta’min, penanggung disebut dengan mu’ammin, dan tertanggung disebut dengan mu’amman lahu juga sering disebut dengan musta’min.

Dalam satu asuransi terlibat dua pihak; yang satu sanggup akan menaggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian dari satu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadinya atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Dan sebagai imbalan dari pertanggungan inilah pihak yang ditanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung, yang mana akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.

Definisi resmi asuransi disebutkan dalam pasal 246 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang):”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa yang tak tertentu”.

Jadi, pasal 246 ini melukiskan asuransi itu sebagai suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian yang akan dapat diderita karena suatu kejadian yang tidak pasti.

1. Bentuk-bentuk Asuransi

Asuransi pada garis besarnya terdapat tiga bentuk pokok:

a. Dalam rumusan definisi asuransi diperoleh pengertian bahwa suatu perjanjian asuransi mengandung tujuan bahwa kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung akan diganti oleh pihak penanggung. Oleh karenanya ia disebut asuransi kerugian atau asuransi ganti kerugian (schade-verzekering). Di samping itu ada kalanya penggantian kerugian yang diberikan oleh penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai satu ganti rugi yang sesungguhnya. Yang diterimanya itu sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Asuransi yang demikian itu disebut asuransi sejumlah uang (sommen-verzekering) atau asuransi orang (personen-verzekering). Asuransi dalam pengertian belakangan ini merupakan lawan (muqabil) dari asuransi ganti kerugian yang dianggap sebagai asuransi yang sesungguhnya. Yang termasuk golongan asuransi ganti kerugian ialah asuransi kebakaran, asuransi laut, asuransi pengangkutan di darat dan sebagainya. Dan yang termasuk golongan asuransi sejumlah uang ialah asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan.

b. Bentuk pokok yang lain dari asuransi ialah asuransi premi (premie-verzekering) yang diperlawankan dengan asuransi saling menanggung (orderlinge-verzekering). Di dalam asuransi premi kita melihat bentuk asuransi yang biasa, yaitu ada suatu perusahaan asuransi di satu pihak yang mengadakan persetujuan asuransi dengan masing-masing pihak tertanggung secara sendiri-sendiri tidak ada hubungan hukum satu sama lain.

Kebalikannya di dalam asuransi saling menanggung ada suatu persetujuan perkumpulan yang terdiri dari semua para piak tertanggung selaku anggota.Mereka tidak membayar premi, melainkan membayar semacam iuran kepada pengurus dari perkumpulan. Dan juga selaku anggota perkumpulan, mereka akan menerima pembayaran apabila dipenuhi syarat yang tergantung dari satu peristiwa yang semula belum dapat ditentukan akan terjadinya.

c. Asuransi wajib. Dikatakan wajib karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan perjanjian. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah pihak pemerintah, tetapi tidak selalu dimonopoli pemerintah. Pihak pemerintah dalam perjanjian pertanggungan ini adalah sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan hal tersebut biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan lemah dari bahaya yang akan menimpanya. Akan tetapi tidak juga dapat kita pungkiri bahwa disamping tujuan melindungi, tercapai juga tujuan lainnya, yaitu mengumpulkan sejumlah uang (premi) yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk keperluan yang lebih penting.

2. Sifat Asuransi

Asuransi sesuai dengan definisi, pengaturan dan bentuk-bentuknya mempunyai beberapa sifat:

a. Sifat persetujuan: semua asuransi berupa suatu persetujuan tertentu, yaitu suatu permufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu persetujuan dan dalam mana seseorang atau lebih berjanji terhadap seorang lain atau lebih.

b. Sifat timbal balik: persetujuan asuransi merupakan suatu persetujuan timbal balik yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang (uang asuransi) kepada pihak tertanggung apabila suatu peristiwa tertentu akan terjadi.

c. Sifat konsensuil: persetujuan asuransi merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensuil, yakni sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak.

d. Sifat perusahaan: asuransi premi yang diadakan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, tanpa ikatan hukum antara tertanggung ini dengan orang-orang lain yang juga menjadi pihak tertanggung terhadap si penanggung tadi. Dalam hal ini pihak penanggung biasanya bukan seorang individu melainkan suatu badan yang bersifat perusahaan, artinya mementingkan hal untung-rugi dalam tindakan-tindakannya. Badan itu akan beruntung, apabila dalam satu tahun tidak perlu membayar uang-uang asuransi kepada para tertanggung oleh karena tidak adanya peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan pembayaran uang asuransi. Maka kebanyakan badan penanggung dalam asuransi tersebut dibentuk secara perseroan terbatas.

e. Sifat perkumpulan: dalam pembicaraan tentang bentuk asuransi, asuransi premi diperlawankan dengan asuransi saling menanggung, dan yang tersebut terakhir ini bersifat perkumpulan yang terbentuk di antara para tertanggung selaku anggota.

f. Sifat untung-untungan: persetujuan asuransi dilukiskan oleh pasal 1774 KUHS sebagai persetujuan untung-untungan dimana untung ruginya bagi semua pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

g. Sifat berat sebelah: persetujuan asuransi yang mangikat dua pihak, pada galibnya memberatkan pihak tertanggung, karena yang menetapkan segala syarat (termaktub dalam polis) adalah pihak penanggung (perusahaan asuransi) yang kedudukannya jauh lebih kuat disebabkan modal yang dimilikinya, sehingga dengan mudah ia menetapkan segala persyaratan yang menjamin pihaknya (kepentingan pihaknya).

3. Pandanga Para Ulama tentang Asuransi (Ta’min)

Pandangan para ulama, khususnya fuqaha, di bidang syari’ah adalah merupakan pencerminan dari pandangan Islam mengenai soal-soal kehidupan manusia, baik di bidang ibadah maupun muamalah.Perihal asuransi yang merupakan suatu bentuk muamalah yang dilemparkan di tengah-tengah dunia Islam yang merupakan akibat dari hubungannya dengan dunia barat, telah mendapatkan tanggapan dari para ulama, terutama pada abad ke-20 ini.

Para ulama yang membahas masalah asuransi beranggapan bahwa masalahnya (yang berbentuk wujud dan pengaturannya) merupakan masalah yang belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khas tidak di temui dalam fiqh Islam yang beredar di Dunia Islam.Cukup banyak para ulama yang menaruh perhatian pada masalah asuransi ini, baik yang melontarkan pendapatnya dalam bentuk fatwa maupun dalam bentuk karangan buku atau pengupasan di majalah-majalah dan lain sebagainya.

Pada pembahasan berikut ini, penulis mengemukakan enam pendapat tentang asuransi. Tiga diantaranya dinukilkan dari tiga tokoh ulama yag cukup terkenal di Dunia Islam.

Pertama, adalah pendapat dari Ibnu ‘Abidin, seorang tokoh ulama dari aliran Hanafiyah yang mempunyai banyak karya ilmiah yang tersebar di Dunia Islam (1784-1836). Dalam bunya yang terkenal, Hasyiyah Ibnu Abidin, bab “Al-Jihad”, pasal Isti’man al-kafir, beliau menulis, “bahwa telah menjadi kebiasaam bilamana para pedagang menyewa kapal dari seorang harby, mereka membayar upah pengankutannya, di samping itu ia membeyar juga sejumlah uang untuk seorag harby yang berada di Negari asal penyewa kapal, yang disebut sebagai sukarah (premi asuransi) dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang berada di kapal yang disewa itu, bilamana musnah karena kebakaran, atau kapal tenggelam, atau dibajak dan sebagainya maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung, sebagai imbalan dari uang yang diambil dari para pedagang itu. Penanggung itu mempunyai wakil yang mendapat perlindungan (musta’man) yang di negeri kita berdiam di kota-kota pelabuhan Negara Islam atas izin penguasa.Si wakil tersebut menerima uang-uang premi asuransi dari para pedagang itu, dan bilamana barang-barang mereka tertimpa peristiwa yang disebutkan di atas, dia (si wakil) lah yang membayar kepada para pedagang itu sebagai uang pengganti sebesar jumlah yang pernah diterimanya.Kemudian beliau menyatakan,”yang jelas menurut saya tidak boleh (halal) bagi si pedagang itu mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang telah musnah itu.[9]

Kedua, yakni pendapat Seminar Fiqih Islam yang diselenggarakan oleh Al-Majlis Al-A’la li Ri’ayah Al-Funun wa Al-Adab wa Al-‘Ulum Al-Ijtima’iyah, di Damsyik tahun 1380. Seminar ini dalam membahas beberapa prasaran sekitar masalah asuransi tidak merumuskan suatu pendapat bersama, dan hanya menginventarisasikan serta mendiskusikan pendapat-pendapat yang berkembang dalam pertemuan tersebut, antara lain:

a. Pendapat Al-Ustadz Musthafa Ahmad Al-Zarqa, Lektor Ilmu Hukum Islam dan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Damsyiq:

1) Masalah asuransi adalah hal baru, tidak ada nash-nya dalan Syari’ah.

2) Menyanggah pendapat ulama yang mengharamkan asuransi karena digolongkannya dalam jenis pertaruhan atau untung-untungan. Menurut beliau bahwa unsur saling menolong yang ada dalam asuransi itu menjauhkannya dari jenis pertaruhan. Kedua pihak dalam ‘aqd al-ta’min memperoleh kegunaan yang pasti. Si Mu’ammin memperoleh keuntungan, dan si musta’min memperoleh ketenteraman terhadap bahaya yang dikhawatirkannya, di samping mendapat penggantian kerugian. Ini bukan judi atau pertaruhan.

3) Menyanggah adanya kesamaran (jahalah) dalam ‘aqd al-ta’min.

4) Bahwa perusahaan-perusahaan asuransi memutar dana-dana cadangannya dengan jalan riba, yang darinya kelak tertanggung di dalam asuransi jiwa, apabila tetap hidup sampai berakhirnya jangka waktu pertanggungannya, mendapatkan sejumlah uang dengan bunganya sebagai pengganti uang premi yang pernah dibayarnya. Dan ini adalah haram menurut hukum agama. Dapat disanggah bahwa itu adalah praktik yang dilakukan perusahaan-perusahaan asuransi, hal mana harus dipisahkan dengan persoalan asuransi itu sendiri selaku satu system atau lembaga hukum.

5) Bahwa asuransi itu mempunyai dua bentuk, yakni asuransi bersama (perkumpulan) dan asuransi perusahaan. Bentuk pertama hendaknya diprioritaskan karena ia bersifat saling menolong belaka. Akan tetapi karena mendapat banyak kesulitan dan ketidakmampuan dalam arena perekonomian, menjadikan perhatian tertuju pada asuransi perusahaan.

6) Bahwa asuransi perusahaan halal menurut hukum syara’ karena dapat di kiaskan pada ‘aqd al-muwalat, shihhatu dhanami khathara al-thariq, qi’idatu al-iltizamat wa al-wa’du al-mulzim (menurut mazhab Malikiyah), nizham al-‘awaqil, dan sistem pensiun bagi pegawai negeri.

b. Pendapat Dr. M. Umruddin, Dekan Fakultas Sastra Universitas Aligarh, India:

1) Beliau mengungkapkan bahwa mula-mula asuransi bersifat perkumpulan, kemudian berganti sifatnya menjadi perusahaan ketika ditangani oleh para banker.

2) Bahwa asuransi dengan sistemnya sekarang, tidaklah menyerupai mudharabah sebagaimana terdapat dalam hukum syara’. Ia hanya menyerupai mudharabah dalam pengertian baru yang berkembang di kalangan pasar uang dan bursa perdagangan.

3) Mengenai unsur riba di dalam asuransi, masih merupakan tanda Tanya. Namun lebih afdhal jangan memilih asuransi perusahaan karena watak asuransi itu sendiri pada tempatnya dicurigai kait-mengaitnya dengan riba.

c. Pendapat Al-Ustadz Abu Zahrah, seorang tokoh ulama yang banyak melahirkan karya ilmiah mengenai hukum Islam. Dalam banyak pembahasannya tentang asuransi, beliau berkesimpulan:

1) Bahwa asuransi yang bersifat perkumpulan dengan tujuan social adalah halal (hukumnya) dan tidak ada syubhah di dalamnya.

2) Tidak menyetujui akad-akad asuransi yang tidak bersifat perkumpulan dengan alasan: ada syubhatu qimar dan gharar di dalamnya sehingga gharar itu menjadi penyebab tidak sahnya semua akad.

3) Ada riba di dalamnya, karena adanya bunga yang diperhitungkan. Ini di satu pihak, dan dari pihak lain ia memberikan sejumlah kecil uang, lalu menerima lebih banyak jumlahnya.

4) Merupakan ‘aqd al-sharf (persetujuan jual beli uang). Dan ‘aqd al-sharf itu tidak sah bila tidak tunai.

5) Tidak ada keadaan memaksa (dharurah) dalam bidang perekonomian yang mewajibkannya.

D. Jinayat

1. Pengertian Pembunuhan

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut Al Qatl,berasal dari kata qatala artinya mematikan. Atau suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan ialah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Sanksi yang diberikan kepada yang melakukan pembunuhan dengan 3 perkara: 1) dosa besar karena ada ayat Al Qur’an yang menyatakan ia akan tetap di neraka jahanam; 2) di qishash karena adanya ayat qishash; 3) terhalang menerima warisan karena ada hadis:

لَيْسَ لِلْقَـاتِلِ مِنَ الِمــيْرَاثِ شَيْءٌ (رواه النســائ)

“orang yang membunuh tidak mendapat waris apapun”.

2. Jenis-Jenis Pembunuhan

a. Sengaja membunuh

Membunuh secara sengaja adalah pembunuhan oleh seorang mukalaf terhadap seseorang yang darahnya dilindungi, dengan memakai alat yang pada galibnya alat tersebut dapat membuat orang mati.

Dari definisi tadi dapat dipahami bahwa kejahatan pembunuhan kesengajaan tidak bisa dibuktikan kecuali kalau terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Pembunuh adalah orang yang berakal, baligh,sengaja membunuh.

2) Si terbunuh hendaknya manusia dan darahnya dilindungi oleh hukum.

3) Alat yang dipergunakan untuk membunuh adalah yang pada galibnya dapat mematikan.

b. Pembunuhan menyerupai kesengajaan

Pembunuhan menyerupai kesengajaan ialah pembunuhan terhadap orang yang dilindungi hukum, pelakunya orang mukalaf, sengaja dalam melakukannya tetapi memakai sarana yang padagalibnya tidak mematikan. Seperti memakai tongkat kecil, melempar dengan kerikil, menampar dengan tangannya,dengan cambuk atau dengan yang lainnya.

Seandainya pukulan tersebut dengan tongkat ringan atau batu kecil sebanyak satu atau dua pukulan dan lemparan lalu orang yang dituju mati karenanya, maka ia dinamai pembunuhan seperti kesengajaan. Pendapat ini menurut pemahaman Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i serta kebanyakan jumhur ahli fiqh.

Tetapi seandainya orang yang terpukul terkena pada organ-organ yang mematikan atau keadaannya masih anak-anak, atau sedang sakit yang dengan pukulan tersebut pada galibnya bisa mematikan, atau ia orang kuat tetapi karena bertubi-tubinya pukulan matilah ia, hal ini dinamai pembunuhan kesengajaan.

Dinamai pembunuhan menyerupai kesengajaan karena pembunuhan ini diragukan antara kesenjangan dan kesalahan, karena secara prinsip pemukulan yang dimaksud tetapi membunuh tidak dimaksud. Oleh sebab itu maka dinamai pembunuhan serupa dengan kesengajaan, bukan pembunuhan kesengajaan sepenuhnya dan bukan pula pembunuhan kesalahan secara mutlak. Karena hukum qishash pada prinsipnya adalah melindungi darah, maka pembalasan tidak dibenarkan melainkan berdasarkan data yang autentik atau perintah syarat yang jelas.

Karena pelakunya bukanlah karena kesalahan murni, sebab pemukulan itulah yang menjadi tujuan pekerjaannya bukannya membunuh, maka diwajibkan baginya diat yang diberatkan.

c. Pembunuhan Kesalahan

Pembunuhan kesalahan adalah tindakan seorang mukallaf yang dibolehkan ia melakukannya, seperti membidik binatang buruan, atau membidik sasaran tertentu, kemudian ternyata mengenai manusia yang terlindungi darahnya sampai ia mati.

Dan juga dikategorikan kedalam pembunuhan kesalahan, jika seseorang memasangnya di situ lalu ada orang lain yang terperangkap di situ sampai mati. Dan juga pembunuhan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang belum mukallaf secara sengaja sekalipun, misalnya anak kecil atau orang gila.

3. Sangsi Pembunuhan

a. Sangsi pembunuhan serupa dengan kesengajaan

Pembunuhan serupa kesengajaan mengharuskan dua perkara:

1) Dosa, sebab ia telah membunuh seseorng yang darahnya diharamkan Allah dialirkan kecuali karena haq (alasan syar’iy)

2) Diat yang diberatkan terhadap keluarga pembunuh, mengenai penjelasannya menyusul kemudian.

b. Sangsi pembunuhan kesengajaan

Adapun pembunuhan kesengajaan maka hal itu membawa akibat empat perkara:

1) Dosa

2) Terhalang dari hak mewaris dan menerima wasiat

3) Membayar kafarat

4) Diqishash atau mendapat amnesti

Pembunuh sama sekali tidak mendapat warisan dari harta peninggalan si terbunuh, baik dari hartanya ataupun dari diatnya, ini bilamana pembunuh adalah ahli waris dari si terbunuh, dan sama halnya apakah pembunuhan itu kesengajaan ataupun kesalahan.

c. Sangsi pembunuhan kesalahan

Pembunuhan kesalahan mengakibatkan dua konsekwensi:

Pertama : diat diperingatkan yang dibebankan atas keluarga pembunuh, dalam artian pelunasannya bisa diangsur sampai tiga tahun.

Kedua : membayar kafarat yaitu memerdekakan budak muslim tanpa cacat yang bisa mengurangi prestasi kerja dan mencari mata pencaharian. Bila pelakau pembunuhan tidak bisa merealisasikan hal ini, maka ia diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut.

4. Hikmah Jinayat

a. Manusia tidak berbuat semena-mena terhadap harga diri manusia, sebaliknya ia akan menghargai keberadaan manusia.

b. Manusia akan menempatkan manusia yang lain dalam kedudukan yang tinggi baik di mata hukum maupun dihadapan Allah SWT.

c. Menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia.[10]

E. Qishash

1. Pengertian Qishash

Kata qishash berasal dari bahasa Arab yang berarti mencari jejak.Qishashadalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengrusakan anggota badan seseorang, yang dilakukan dengan sengaja.

Menurut al-Fayûmî, kata qishash lebih sering dimaknai dengan menghukum pembunuh dengan membunuh, mencederakan pencedera, memotong tangan orang yang memotong tangan.

Prof. Dr. Shalih bin Fauzan mendefinisikan perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti perbuatan pelaku tadi.

Menurut syarâ’ qishash ialah pembalasan yang serupa dengan perbuatan pembunuhan melukai merusakkan anggota badan/menghilangkan manfaatnya, sesuai pelangarannya. Adapun yang berhak melakukannya adalah yang memiliki hak, yaitu para wali korban, dengan syarat mampu melakukan qishash dengan baik sesuai syariat.Apabila tidak mampu, maka diserahkan kepada pemerintah atau wakilnya. Hal ini tentunya dengan pengawasan dan naungan pemerintah atau wakilnya, agar dapat mencegah sikap melampaui batas dalam pelaksanaannya, serta untuk memaksa pelaksana menunaikannya sesuai syariat, tidak boleh dihakimi sendiri, kecuali jika di maafkan oleh keluarga korban maka qishash tidak dilaksanakan.

2. Dasar Hukum Qishash

a. Al Qur’an

“ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” [QS. Al Baqarah (2) ; 178].

Dalam keterangan Tafsir Depag didapati bahwa Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. Orang yang membunuh tanpa ada hak, harus di qishash, harus dibunuh juga. Kalau ahli waris (yang terbunuh) memaafkan pembunuhan tersebut, pembunuh tidak diqishash (dihukum bunuh) tetapi harus membayar diyat yang besar, yaitu harus membayar dengan seharga 100 ekor unta tunai, pada waktu itu juga. Hal ini selaras dengan hadits Rasulullah SAW,

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا رُفِعَ اِلىَ اَوْلِيَاءِ ْالمَقْتُوْلِ فَإِنْ شَاؤُاْ قَتَلُوْا وَاِنْ شَاؤُاْ اَخَذُوْا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاَثُوْنَ حِـقَّةً وَثَلاَثُوْنَ جَدْعَةً وَاَرْبَعُوْنَ خِلْقَةً (رواه الترمذى)

‘Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka ia diserahkan pada keluarga terbunuh.Apabila mereka mengkehendaki maka membunuhnya atau minta diyat dengan 30 ekor unta hiqqah, 30ekor unta jadzaâ’ah dan 40 ekor unta khalafah (jumlahnya 100 ekor unta).Hasil perdamaian itu untuk mereka (ahli waris si terbunuh).Demikian itu untuk memperkeras terhadap pembunuhan. (HR. Tirmidzi)

b.Hadits

كلّ ذنبٍ عسى الله أن يغفره إلاّ الرَّجُلَ يموت مشركا أو الرَّجُلَ يقتل مؤمنا متعمّداً

(رواه ابو داود وابن حبان)

“Setiap dosa ada harapan Allah akan mengampuninya, kecuali seorang laki-laki yang mati dalam keadaan syirik atau seseorang membunuh seorang mukmin dengan sengaja” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Hiban)

3. Syarat-syarat Diwajibkannya Hukum Qishash

Hukum qishash tidak diwajibkan kecuali apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

a. Orang yang terbunuh terlindungi darahnya.Andaikata yang dibunuh adalah orang kafir harby, orang yang zina muhshon, atau orang murtad, maka pembunuh bebas dari tanggung jawab, tidak diqishash dan tidak membayar diat, sebab mereka adalah orang-orang yang tersia-sia darahnya.

b. Pelaku pembunuhan sudah baligh dan berakal. Hukum qishsash tidak dikenakan terhadap anak kecil orang gila dan orang yang perkembangan akalnya terganggu (idiot), karena mereka bukan orang-orang yang terkena taklif syar’iy, dan mereka tidak mempunyai tujuan yang benar atau keinginan bebas.

Kalau ada orang gila kumat-kumatan, kemudian ketika ia sedang dalam keadaan normal membunuh, maka ia dihukum qishash. Demikian pula halnya orang yang mabuk karena minum, dalam keadaan seperti itu lalu ia melakukan pembunuhan.

c. Pembunuh dalam kondisi bebas memilih, sebab seandainya ia dipaksa maka berarti hak memilihnya tercabut, tanggung jawab tidak dibebankanterhadap orang yang telah hilang hak memilihnya. Andaikata seorang penguasa memaksa orang lainuntuk melakukan pembunuhan, sehingga terbunuhlah seseorang yang tidak berdosa, maka si penguasa harus dihukum mati bukan yang melakukannya hanya terkena hukuman.

Madzhab Abu Hanafi mengatakan bahwa seandainya seseorang dipaksa merusak harta benda orang muslim dengan suatu perintah yang mengandung ancaman terhadap jiwa orang yang diperintah, atau salah satu dari organ tubuhnya, ia boleh melakukan hal itu, dan bagi yang memerintahkannya wajib menjamin orang yang diperintahnya.

Bilamana seseorang diperintahkan untuk membunuh secara paksa, dan ia tidak berani melawannya sehingga terpaksa melakukan pembunuhan. Maka ia berdosa karena membunuhnya dan orang yang memerintahkannya terkena hukum qishash jika pembunuhan itu dilakukansecara sengaja.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa yang dihukum qishash adalah orng yang mendapat perintah bukannya yang memerintah, ini adalah pendapat lain dari imam Syafi’i.

Dan segolongan ulama lagi mengatakan, diantara mereka adalah imam Maliki dan para pengikut madzhab Hambali, bahwa mereka berdua dihukum mati bilamana wali siterbunuh tidakmemberi maaf. Bilamana mereka (wali si terbunuh) memberi maaf wajib membayar diat bagi orang yang memerintah, sebab tujuan pembunuh adalah demi untuk menyelamatkan dirinya dengan jalan membunuh orang yang diisyaratkannya, jadi pemaksalah penyebab utama terealisasinya pembunuhan tersebut.

Bilamana seorang mukalaf memerintahkan orang yang belum mukalaf agar membunuh orang lain, orang yang belum mukallaf tersebut seperti anak kecil atau orang gila. Maka hukum qishash dijatuhkan kepada orang yang memerintah, sebab orang yang disuruhnya itu adalah bagaikan alat yang berada di tangannya. Untuk itu wajib hukum qishash atasnya, yang terkena hanyalah orang yang menyebabkan.

Jika hakim memerintahkan seseorang untuk membunuh, sedang si hakimtersebut berlaku aniaya dalam tindakannya. Adakalanya orang yang disuruhnya itu mengetahui bahwa ia berlaku aniaya dan adakalanya tidak tahu.

Bilamana ia tahu si hakim berlaku aniaya lalu ia melaksanakan perintahnya, ia terkena hukum qishash, kecuali jika wali si korban memaagnya, kala itu wajib membayar diat, sebab dialah yang melakukan pembunuhan dengan sepengetahuannya bahwa si hakim berlaku zhalim. Ia tidak bisa dimaaf sekalipun beralasan hanya menjalankan perintah hakim, sebab kaidah prinsip Islam : “tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal melakukan maksiat terhadap Khaliq,” itulah yang digariskan oleh Rasulullah.

Dan bilamana si pembunuh tidak mengetahui bahwa orang yang akan dibunuhnya itu tidak berhak untuk dibunuh, lalu ia terlanjurnya membunuhnya, maka wajib diqishsah – bila sang wali tidakmemaafkan, atau bayar diat – yang dibebankan atas orang yang memerintahkannya bukannya dia yang sebagai pelakunya, sebab ia dimaafkan sehubungan denganwajib mentaati hakim diluar pelanggaran terhadap hak Allah.

d. Pembunuh bukan orang tua dari si terbunuh, orang tua tidak diqishash sebab membunuh anaknya atau cucunyadan seterusnya sekalipun disengaja. Berbeda dengan bilamana anak membunuh salah satu dari orang tuanya, maka secara konsensus ia wajib dihukum mati, sebab orang tua adalah penyebab dari kehidupan anaknya, oleh karena itu sang anak tidak boleh membunuh salah satu dari orang tuanya. Lain halnya jika sang anak membunuh salah satu dari kedua orang tuanya, ia harus diqishash.

e. Ketika terjadi pembunuhan yang terbunuh dan pembunuh sederajad. Kesamaan derajad ini terletak pada bidang agama dan kemerdekaan. Orang Islam yang membunuh orang kafir atau orang merdekamembunuh hamba sahaya tidak diqishash, karena hal ini tidak ada kesamaan derajad antara pembunuh dan yang dibunuh. Lain halnya dengan orang kafir membunuh orang Islam atau hamba sahaya membunuh orang merdeka, keduanya diqishash karenanya. Seandainya orang Islam membunuh orang kafir atau orang merdeka membunuh budak belian, pembunuhan terhadap salah satu dari keduanyatidak menuntut hukum qishash.

f. Tidak ada orang lain yang ikut membantu pembunuh diantara orang-orang yang tidak wajib dihukum qishash atasnya. Bilamana ada orang lain membantunya dalam pembunuhan, diantara orang-orang yang tidak wajib terkena hukum qishash. Seumpama dalam suatu pembunuhan terjadi kerja sama antara orang yang membunuh kesengajaan dan orang yang membunuh kesalahan, atau orang mukalaf dengan binatang buas, atau orang mukalaf dengan orang bukan mukalaf seperti anak kecil dengan orang gila. Maka tidak wajib dilaksanakan hukum qishash terhadap salah satu diantaranya. Sebagai gantinya mereka wajib membayar diat, karena adanya keraguan yang dengannya hukum hadd bisa terhapus. Alasannya ialah bahwa pembunuhan itu tidak bisa dibedakan, yang adakemungkinan terjadinya akibat perbuatan orang yang tidak wajibatasnya hukum qishash. Sebagaimana pembunuhan itu mungkin pula diakibatkan oleh perbuatan orang yang memenuhi persyaratan hukum qishash. Dan apabila hukum qishas gugur maka yang wajib adalah penggantinya yaitu diat.[11]

4. Penetapan Qishash

Qishash menjadi wajib karena hal-hal sebagai berikut:

a. Pertama dengan adanya pengakuan, sebab pengakuan menurut pendapat para ahli fiqh adalah merupakan bukti yang paling kongkrit.

b. Kedua ditetapkan (dibenarkan)dengan adanya dua saksi laki-laki yang adil.

5. Pelaksanaan Qishash

Disyaratkan bagi pelaksanaan hukuman qishash adanya tiga syarat:

a. Orang berhak diqishash adalah orang yang berakal sehat dan sudah baligh.

Seandainya orang yang berhal diqishash adalah anak kecil atau orang gila, maka tidak seorangpun yang berhak mengganti keduanya, untuk dijatuhi hukuman qishash, baik dia adalah ayahnya atau orang yang diwasiatnya atas hakim sendiri. Akan tetapi pelaksanaannya ialah pelaku ditahan sampai mencapai umur baligh dan orang gila sampai sadar.

b. Para wali si korban bersepakat untuk melaksanakan hukuman qishash, dan tidak boleh sebagian diantara mereka saja yang menginginkannya. Bilamana salah seorang diantara mereka tidak ada atau masih kecil, atau gila maka yang sedang tidak ada di tempat ditunggu kedatangannya, anak kecil ditunggu sampai baligh, dan orang yang gila ditunggu sampai sadar kembali, sebelum semuanya disuruh memilih. Mereka yang mempunyai hak memilih dalam kasus ini tidak boleh absen, karena jika absen maka gugurlah hak pilihnya.

Seandainya salah seorang diantara para wali si korbanmemberikan pemaafan, maka gugurlah qishash sifatnya integral (tidak bisa dibagi-bagi)

c. Qishash terhadap pelaku kejahatan tidak diperbolehkan merembet sampai kepada orang lain. Bilamana qishash divoniskan kepada perempuan yang sedang hamil, maka pelaksanaanya menunggu sampai sang bayi lahir dan sampai masa penyusuannya habis. [12]

6. Gugurnya Qishash

Qishash setelah dikompirmasikan menjadi gugur karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Amnesti oleh seluruh atau sebagian dari para wali terbunuh, dengan syarat bahwa pemberi amnesti itu sudah baligh dan tamyiz, karena amnesti adalah merupakan tindakan yang otentik yang tidak berhak melakukannya anak kecil dan orang gila.

b. Matinya pelaku kejahatan atau tidak adanya prgan tubuh pelaku kejahatan yang akan diqishash. Kalau orang yang akan menjalani qishash telah mati lebih dahulu, maka gugurlah qishash atasnya karena tidak bisa terselenggarakan. Pada saat itu diwajibkan ialah membayar diat yang diambil dari harta peninggalannya, lalu diberikan kepada wali si terbunuh. Pendapat ini menurut madzhab imam Ahmad ibnu Hambal serta saiah satu pendapat dari Imam Syafi’i.

c. Apabila telah terjadi rekonsiliasi antara pelaku kejahatan dengansi korban dan para walinya.

7. Hikmah Qishash

a. Memberikan pelajaran kepada manusia untuk tidak melakukan kejahatan, ataupun mempermainkan nyawa manusia.

b. Dengan adanya hukuman qishash maka manusia akan merasa takut berbuat jahat pada orang lain, terutama penganiyaan tubuh dan jiwa manusia.

c. Hukum qishash dapat melindungi jiwa dan raga.

d. Timbulnya ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam masyarakat.

e. Menunjukkan bahwa syari’at Islam itu luwes dalam menangani masalah.[13]

8. Qishasah Selain Jiwa

Sebagaimana ditetapkannya qishash terhadap jiwa, juga ditetapkan qishash yang lebih rendah daripada jiwa, qishash jenis ini ada dua macam :

1. Qishash terhadap anggota tubuh

Penjelasan mengenai anggota yang wajib terkena qishash dan yang tidak, ialah setiap anggota yang mempunyai ruas (persendian) yang luas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena qishash. Adapun anggota-anggota tubuh yang tak bersendi tidak terkena qishash, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tetapi yang kedua tidak bisa. Dengan demikian orang yang memotong jari diqishash pada persendiannya, qishash potong tangan pada pergelangan tangan atau siku, qishash pemotongan kaki padapergelangan kaki. Dan begitu pula pencongkelan mata, pemotongan hidung, mamangkas telinga, merontokkan gigi, memotong penis, atau memotong buah pelir.

Dalam qishash angota tubuh disyaratan tiga hal:

a. Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya. Tidak ada qishas pada pemecahan tulang selain dari gigi, luka jaaifah, dan sebagian dari lengan, sebab pada anggota-anggota tersebut tidak ada jaminan bisa terhindar dari berlebihan dalam melaksanakan qishash.

b. Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab memotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga tidak sebaliknya, karena tidak ada kesamaan dalam hal nama. Tidak diqishash pula anggota asal, oleh sebab memotong anggota tambahan, oleh sebab tidak ada persamaan dalam lokasi dan persamaan dalam lokasi dan kegunaan, akan tetapi anggota tambahan bisa diqishash oleh karena sejenisnya dalam hal lokasi dan kejadiannya.

c. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaannya. Oleh sebab itu tidaklah diqishash anggota yang sembuh dengan anggota yang lumpuh, dan tidak tangan yang utuh dengan tangan yang kurang jari-jarinya, akan tetapi sebaliknya boleh, oleh sebab itu tangan yang lumpuh diqishash oleh karena memotong tangan yang sehat.

2. Qishash terhadap luka-luka

Pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan qishash kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan, atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang diqishas maka qishash tidak wajib, dan sebagai penggantinya adalah diat. Rasul saw. sendiri tidak mengqishash sehubungan dengan luka ma’mumah, Al-munaqqi-lah, dan Al-Jaaifah. Hukuman ini merupakan satu yang ada dalam cakupan konsep mengenai luka yang mengakibatkan kerusakkan pada anggota tubuh, seperti pecahnya anggota tulang punggung, tulang paha, tulang iga dan lain sebagainya.

Asy-syajjaj ialah luka yang terjadi pada kepala dan wajah dalam hal ini tidak ada qishash, kecuali jika luka tersebut Al-Muwadhdhohah dan motivasinya disengaja.

Barang siapa melukai seorang laki-laki secara jaaifah kemudian ia sembuh, atau memotong tangannya setengah hasta, tidak diqishash dan tidak boleh ia memotong (mengqishash) tangannya pada tempat yang sama. Ia hanya boleh mengqishash pada pergelangan dansisanya setengah hasta dengan ganti rugi yang adil.

Barang siapa memecahkan tulang seseorang selain gigi seperti tulang iga, atau memotong tangan yang lumpuh atau kaki yang tak berjari, lidah orang bisu, mencongkel mata buta atau memotong jari lebihan, maka semua itu menuntut keadilan hukum dengan imbalan yang sepadan.

9. Persyaratan Qishash Selain Jiwa

Qishash selain jiwa mempunyai syarat sebagai berikut:

a. Pelaku berakal

b. Sudah mencapai umur baligh

c. Motivasi kejahatan disengaja

d. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukainya

Yang dimaksud dengan kesederajatandisini ialah hanya dalam hal kehambaan dan kekafiran. Oleh sebab itu maka tidak diqishash seorang merdeka yang melukai hamba sahaya atau memotong anggotanya. Dan tidak pula seorang muslim yang melukai kafir dzimmi atau memotong anggotanya. Demikian itu dikarenakan tidak ada kesetaraan antara darah keduanya, darah hamba lebih rendah dari darah orang merdeka, dan darah orang kafir dzimmi lebih rendah dari darah orang muslim. Bilamana qishash tidak diwajibkanmaka sebagai penggantinya adalah diat. Bilamana pelukaan itu terjadi pada orang merdeka atau orang muslim dari ulah budak atau kafir dzimmi, maka keduanya diqishash.[14]

F. Diyat

1. Pengertian Diyat

Diat adalah denda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau walinya. Dalam bahasa Arab dikatakan “wadayatu’l-Qotiila, artinya ialah aku telah menunaikan diat si korban.

Diyat meliputi denda sebagai pengganti qishash dan denda selain qishash. Diat disebut juga dengan nama Al-‘Aql (pengikat) karena bilamana seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar diat berupa unta-unta.kemudian unta-unta tersebut diikat dihalaman rumah wali si korban untuk diserahkan kepada mereka sebagai tebusan darah.

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisaa’:92)

Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Amr Ibnu Syu’aib dari ayahnya dan dari kakeknya,bahwa dimasa Rasulullah sawnilai diat seharga delapan ratus dinar atau delapan ribu dirham. Diat ahlu’l kitab ketika itu seharga setengah dari diat orang Islam. Sang perawi (kakek ‘Amr ibnu Syu’aib) mengatakan: “Peraturan tersebut berlaku tatkala sahabat Umar ra diangkat khalifah, beliau berpidato: “Ingatlah sekarang harga unta menjadi mahal.”

2. Sebab-Sebab Diyat

a. Pembunuhan disengaja apabila dimaafkan oleh keluargakorban.

b. Pembunuhan yang tidak disengaja.

c. Pelaku pembunuhan yang lari sebelum diqishash atasnya, maka yang dikenakan diyat adalah anggota keluarganya.

d. Memotong atau membuat cacat anggota badan seseorang, lalu dima’afkan.

3. Diat yang diwajibkan kepada pembunuh ada dua macam:

1. Diwajibkan atas harta pembunuh (baik laki-laki ataupun wanita) dalam kasus pembunuhan sengaja bilaman qishash digugurkan.

Sahabat Abdullah ibnu ‘Abbas berkata: “’Aqilah (keluarga) tidak usah bertanggung jawabatas pembunuhan sengaja, juga orang yang mengaku, dan orang yang meminta perdamaian dalam kasus pembunuhan sengaja.”

Imam Maliki meriwayatkan dari Ibnu Syihaab, bahwa sunnah telah menetapkan dalam kasus pembunuhan sengaja dikala para wali si korban memaafkan, yaitu diat ditanggung dari harta pembunuh kecuali bila ‘aqilah membantunya secara suka rela.

Secara pasti ‘aqilah tidak usah bertanggung jawab atas diat tersebut karena salah satu diantara tiga hal berkut ini:

1) Pembunuhan kesengajaan tidak melibaatkan tanggung jawab ‘aqilah, demikian juga orang yang mengaku dan orang yang memohon perdamaian. Karena pembunuh secara sengaja wajib dihukum, oleh sebab itu maka tidak ada keringanan baginya, para aqilah tidak diperkenankan menanggung diat sekalipun sedikit.

2) Orang yang mengaku membunuhpun, ‘aqilah tidak boleh ikut campur dalam menanggung diat, sebab diat diwajibkan berdasarkanpengakuan membunuh bukannya karena perbuatan membunuh itu sendiri. Dan lagi pengakuan adalah bukti yang khusus, artinya hanya menyangkut orang yang mengaku saja, tidak melibatkan ‘aqilahnya.

3) ‘Aqilah tidak bertanggung jawab pula terhadap orang yang membunuh kemudian meminta perdamaian kepada parawali si korban. Sebabpengganti perdamaian itu tidaklah diwajibkan berdasarkan pembunuhan, akan tetapi diwajibkan berdasarkan terjadinya transaksi perdamaian. Hanya pembunuhlah yang seharusnyamenanggun akibat perbuatannya sendiri, jadi penggantidari yang dirusakkan haruslah yang merusakkan.

2. Diwajibkan atas pembunuhan yang dibantu oleh para ‘aqilahnya, hal ini bilamana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan atsa kasus pembunuhanserupa kesengajaan dan pembunuhan secara kesalahan..

Pembunuh yang statusnya sebagai salah satu anggota ‘aqilah, merupakan pembunuh yang tidak bisa dikecualikan dari keanggotaanya. Imam syafi;i mengatakan, bahwa sedikitpun diat tidak dibebankan atas pembunuh sebab ia telah dimaafkan.

Pengertian ‘aqilah menurut terminologi fiqih Islam adalah sekelompok orang yang menanggung diat. Dikatakan “’aqal-tu’l-Qatiila, artinya: aku menunaikan diatnya, dan “’aqaltu ‘an’l-qatiili, artinya: aku menunaikan diat yang diwajibkan atasnya.

‘aqilah adalah saudara laki-laki dari seseorang dari pihak ayah yang sudah mencapai umur baligh dan kaya, lagi berakal. Dikategorikan ‘aqilah: orang yang buta, orang yang berpenyakit tak sembuh-sembuh, dan kakek-kakek, tetapi dengan syarat bilamana mereka orang-orang yang kaya. Dan tidak masuk dalam kategori ‘aqilah: saudara perempuan, saudara yang miskin, anak kecil, orang gila dan tidak berlainan agama dengan yang melakukan tindakan pidana,mengingat prinsip dari ‘aqilah adalah menolong, sedangkan mereka bukanlah orang-orang yang dapat memberikannya.

Islam dikala melibatkan ‘aqilah dalam menanggung beban diat, tidak lain bertujuan untuk berbela sungkawa terhadappelaku pembunuhan, serta meringankan bebannya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tanpa sengaja. Hal ini juga merupakan pengakuan terhadap sistim Arab yang menuntut anggota-anggota kabilah bekerja sama saling menolongdan saling mendukung.

Demikianlah hal ini memiliki hikmah yang jelas, yaitu apabila kabilah mengetahui keharusan ikut bertanggung jawab dalam membayar diat, maka kabilah akan berupaya mencagah anggota-anggotanya melakukan kejahatan, dan mengarahkan mereka agar berakhlak yang benar supaya jangan terjerumus kedalam perbuatan yang berdosa.

3. Macam-Macam Diyat

a. Diyat mugholladzah atau denda berat

Yaitu membayar denda 100 ekor unta, terdiri dari 30 ekor hiqqah (unta betina umur 3 tahun), 40 ekor jadz’ah (unta betina 4 – 5 tahun), 40 ekor khilfah (unta betina yang bunting). Diyat ini diwajibkan kepada:

1) Pembunuhan yang disengaja, tapi dimaafkan oleh keluarga korban, dibayarkan tunai.Pembunuhan seperti sengaja, dibayarkan selama 3 tahun, dan setiap tahunnya sepertiga dari ketentuan di atas.

2) Pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan pada bulan haram, seperti bulan Zulqa’dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab.

3) Pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan di tanah haram, yaitu makkah dan madinah.

4) Pembunuhan tidak sengaja terhadap mahrom kecuali pembunuhan orang tua terhadap anaknya.

b. Diyat mukhoffafah, atau denda ringan

Yaitu membayar 100 ekor unta yang terdiri dari: 20 ekor hiqqah, 20 ekor jaz’ah, 20 ekor binta labun (unta betina umur 2 tahun), 20 ibnu labun (unta jantan umur 2 tahun), 20 ekor binta makhad (unta betina umur lebih dari setahun). Diyat ini diwajibkan kepada:

1) Pembunuhan tidak disengaja selain di tanah haram. Masa pembayarannya selama 3 tahun, setiap tahunnya sepertiganya.

2) Orang yang dengan sengaja memotong atau membuat cacat atau melukai anggota badan seseorang, tapi dimaafkan oleh korban atau anggota keluarga.

4. Diyat Selain Pembunuhan

a. Diat organ tubuh

Manusia mempunyai organ-organ tubuh, diantaranya ada yang merupakan organ tunggal, seperti hidung, lisan/lidah dan penis. Dan ada juga organ-organ yang berpasangan, seperti kedua mata, kedua dauan telinga, kedua bibir, kedua janggut, kedua tangan, kedua kaki, kedua buah pelir, kedua buah dada, kedua pantat, kedua belah bibir kemaluan wanita, dll.

Bilamana seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain, maka ia wajib membayar diat sepenuhnya. Dan apabila ia merusak salah satu dari anggota yang berpasangan maka ia wajib membayar diat setengah.

b. Diat merusak manfaat anggota tubuh

Diat diwajibkan sepenuhnya atas orang yang memukul orang lain sampai gila, sebab akal adalah satu-satunya yang membedakan manusia dari hewan. Demikian pula halnya bila orang yang dipukul kehilangan salah satu fungsi inderanya, misal kehilanhan indera pendengarannya sehingga tidak bisa mendengar sama sekali. Sebab pada setiap indera tersebut ada manfaatnya masing-masing dimana terletak keindahan dan kesempurnaan hidup seseorang.

c. Diat luka asy-syajjaj

Asy-Syajjaj adalah luka yang mengenai sekitar batok kepala. Jenis-jenisnya ada sepuluh, semuanya takdikenakan qisash hanya pada luka Al-Muwadhdhohah bilamana dilakukan secara sengaja. Mengenai luka-luka lainnya yang tidak dikenakan qisash, karena tidak mungkinmenjamin pelaksanaanya secara seimbang:

Penjelasan mengenai jenis-jenis luka asy-syajjaj sebagai berikut:

1) Al-kharishah, adalah luka yang hanya sedikit menembus kulit.

2) Al-badhi’ah, adalah luka yang menyentuh daging sesudah kulit.

3) Al-daamiyah/ad-damighah, adalah luka yang mengeluarkan darah.

4) Al-mutalahimah, adalah luka yang masuk kedaging.

5) As-simhaaq, adalah luka yang menyisakan antara luka ini dengan tulang hanya selaput tipis.

6) Al-muwadhdhohah, adalah luka yang sampai ketulang sehingga tampak tulangnya.

7) Al-hasyimah, adalah luka yang sampai mematahkan tulang dan meremukkannya.

8) Al-munqilah, adalah luka yang mematahkan tulang sampai meremukkannya sehingg atergeser dari tempatnya.

9) Al-ma’muumah, adalah luka yang sampai kepada selaput batok kepala.

10) Al-jaaifah, adalah luka yang dalam.

Diwajibkan atas luka yang dibawah luka muwadhdhohaha apa yang diputuskan oleh sanghakim yang adil, ada juga yang mengatakan bahwa dalam kasus ini hanya diwajibkan membayar ongkos dokter. Adapun luka muwadhdhohaha diwajibkan atas hukum qisash bilamana dilakukan secara sengaja. Dan wajib membayar seperduapuluh diat bilaman dilakukan secara tidak sengaja/kesalahan, baik luka tersebut besar ataupun kecil. Diat dari luka ini adalah sebanyak lima ekor unta ini sebagaimana yang telah ditetapkan Rasulullah saw.

d. Diat perempuan

Diat perempuan bilamana terbunuh secaratidak sengaja adalah setengah diat laki-laki, demikian pula diat pemotongan tubuhnya dan luka-lukanya yaitusetengah dari diat laki-laki. Pendapat ini dianut oleh kebanyakan ahli fiqih.

e. Diat ahlul kitab

Diat ahlul kitab bilamana mereka terbunuh secara kesalahan,maka diatnya adalah setengah diat orang Islam, diat seorang laki-laki diantara mereka separuh diat laki-laki muslim. Dan seorang perempuan diantara mereka separuh diat perempuan muslim.

Dasarnya ialah apa yang diriwayatkan oleh ‘Amar ibnu Syu’aib dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwa Nabi saw telah memutuskan diat ahlul kitab adalahsetengah dari diat orang Islam juga.

f. Diat janin

Bilaman janin mati oleh sebab tindakan kejahayan yang menimpa ibunya, baik secara sengaja ataupun kesalahandan ibunya tidak mati maka waib diat untuknya.sekalipun matinya setelah keluardari kandungan ibunya, atau mati dalam perut ibunya, dan baik janin itu laki-laki atau perempuan.

Adapun bilamana sang janin keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup, kemudian sesudah itu mati, maka untuknya diat sepenuhnya. Bilamana laki-laki sebesar seratus ekor unta, dan bila perempuan lima puluh ekor unta. Tanda kehidupan sang bayi dapat diketahui bersinya atau nafasnya, tangisnya, jeritannya, gerakannya atau dan lain sebagainya.[15]

5. Hikmah Diyat

1. Dapat mencegah kejahatan terhadap raga manusia.

2. Diyat menjadi obat pelipur lara bagi keluarga korban.

3. Timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Memberi kesempatan kepada pembunuh untuk bertobat dan lebih hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan.

5. Mendidik jiwa pemaaf, baik bagi keluarga korban maupun pelaksana diyat.

G. Kafarat

1. Pengertian

Berasal dari kata dasar kafara yakni menutupi sesuatu.Artinya adalah denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat tersebut, baik di dunia maupun di akhirat.

Kafarat adalah tebusan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh syari’at Islam karena melakukan kesalahan atau pelanggaran yang diharamkan Allah SWT.

2. Macam-macam Kafarat

a. Kifarat karena pembunuhan, adalah memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, bagi setiap pembunuhan baik disengaja, mirip sengaja, atau tidak sengaja, terlebih dahulu harus kifarat.

b. Kifarat melangggar sumpah, adalah memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, memerdekakan hamba sahaya, atau puasa tiga hari. (Al Maidah: 89)

c. Kifarat karena membunuh binatang pada waktu melaksanakan ihram, yaitu memberi makan orang miskin atau dengan berpuasa. Dasarnya Al Maidah : 95

d. Kifarat zihar; yaitu menyerupakan isteri dengan ibunya (ibu suami), maka suami wajib membayar kifarat yang ditunaikan sebelum menggauli isterinya. Kifarat adalah memerdekakan hamba sahaya, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau jika tidak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin. Dasarnya Al Mujadalah 3- 4

e. Kifarat karena melakukan hubungan suami isteri pada siang hari di bulan ramadhan, kifaratnya sama dengan kifarat zihar ditambah dengan qadha puasa pada hari itu.

f. Kifarat ila, yaitu suami bersumpah tidak akan menggauli isterinya selama masa tertentu, kifaratnya sama dengan melanggar sumpah.

g. Adapun kifarat akibat pembunuhan adalah memerdekakan hamba yang Islam atau dia wajib puasa dua bulan secara berturut-turut. QS. An Nisaa: 92

3. Hikmah Kaffarat

a. Manusia benar-benar jera dan menyesali atas perbuatan yang pernah dilakukan.

b. Agar manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

c. Memberikan ketenangan kepada pembunuh karena merasa yakin bahwa dengandipenuhinya semua tuntutan agama akibat kejahatannya, tobatnya diterima Allah SWT.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Asal makna Riba menurut bahasa Arab yakni lebih (bertambah), adapun menurut istilah syara’ ialah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’ atau terlambat menerimanya. Bank adalah kegiatan usaha bank dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat maupun dalam penyaluran dana dilakukan melalui produksi jasa keuangan. Dan ssuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa yang tak tertentu.

2. Riba, bank dan asuransi hukumnya haram sesuai dengan firman Allah pada pembahasan di atas (al-Baqarah ayat 275, 278 dan 279), dan tidak diperbolehkan dalam islam.

3. Pembunuhan ialah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

4. Qishash ialah pembalasan yang serupa dengan perbuatan pembunuhan melukai merusakkan anggota badan/menghilangkan manfaatnya, sesuai pelangarannya.

5. Kafarat adalah tebusan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh syari’at Islam karena melakukan kesalahan atau pelanggaran yang diharamkan Allah SWT.

DAFTAR RUJUKAN

Rasyid, Sulaiman. Fiqih Islam. Jakarta: Attahiriyah, Cet ke-17.

Sabiq,Sayyid. 1994. Fiqih Sunnah 10, Bandung:Al Ma’arif, Cet ke-5.

Sabiq, Sayyid. 1994. Fiqih Sunnah 12, Bandung:Al Ma’arif., Cet ke-10.

Sabiq, Sayyid. 2004. Fiqih Sunnah jilid 4, Jakarta:Darul Fath.

Syafe’I, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.

[1] Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 259-260.

[2]Ibid, hlm.260-261.

[3]Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Jakarta: Attahiriyah, Cet ke-17), hlm. 281.

[4]Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 264.

[5] Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Jakarta: Attahiriyah, Cet ke-17), hlm. 279.

[6] Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 265.

[7]Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 270-273.

[8]Ibid, hlm. 270-278.

[9]Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Bandung: Mizan, 1994), hlm. 205-230.

[10]Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah 10, Bandung:Al Ma’arif, 1994 Hal: 30-36

[11]Ibid, Hlm: 45-56

[12]Ibid, Hlm: 60-62

[13]Ibid, Hlm: 66

[14]Ibid, Hlm: 71-75

[15]Ibid, Hlm: 102-112

Riba